SELENGKAPNYA

Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Selasa, 15 November 2016

Dilihat: 506 kali

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[1][1] Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[2][2]

Upah minimum dapat terdiri atas:[3][3]
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.  

Penangguhan Upah Minimum

Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, Pasal 90 UU Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut: 

(1)  Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2)  Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3)  Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
 

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut: 

“Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.” 

Namun, terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha. 

Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Penjelasan lebih lanjut soal Putusan MK tentang penangguhan upah minimum ini dapat Anda simak dalam artikel Putusan MK Ini Kabar Baik Buat Pekerja

Anda tidak menyebutkan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mana Anda bekerja. Kami contohkan ketentuan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta pada 2016. Besar Upah Minimum Provinsi (“UMP”) DKI Jakarta tahun 2016 diatur dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 (“Pergub DKI Jakarta 230/2015”) yang menyatakan: 

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan.” 

Di sisi lain, ada upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016 (“Pergub DKI Jakarta 8/2016”) yang mengatur antara lain seperti dikutip dalam boks di bawah ini (dikutip sebagian):   

A.    Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum

Mandor/Pengawas

Rp. 174.468,00/hari 

B.    Sektor Kimia, Energi dan Pertambangan Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik

Rp. 3.200.000,00/bulan 

C.    Sektor Logam, Elektronik dan Mesin Industri kemasan kaleng

Rp. 3.316.000,00/bulan 

D.   Sektor Otomotif Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

Rp. 3.807.725,00/bulan 

E.    Sektor Asuransi dan Perbankan Asuransi

Rp. 3.255.000,00/bulan 

Jadi, pengusaha dilarang memberikan upah di bawah ketentuan Upah Minimum berdasarkan UU Ketenagakerjaan maupun Upah Minimum Regionalnya yakni UMP/UMK dan UMSP/UMSK.

Catatan
UMP    : Upah Minimum Provinsi
UMK    : Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMSP  : Upah Minimum Sektoral Provinsi
UMSK  : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan

Jika Anda ingin memperkarakan persoalan upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, Anda dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(“UU PPHI”). Prosedurnya adalah:

1. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

3. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. 

Penjelasan lebih lanjut soal langkah hukum yang dapat dilakukan dapat Anda simak artikel Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah.

 

Ancaman Pidana Bagi Pengusaha yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum

Selain itu, pekerja dapat menempuh upaya pidana yakni dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.[4][4] 

Memang, kenyataannya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan ini masih sangat jarang ditemui. Dalam artikel Polri Kurang Melek Hukum Perburuhan, pengacara publik LBH Jakarta Kiagus Ahmad mengatakan salah satu penyebab minimnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan adalah karena kurang responsifnya polisi dalam menerima laporan dan atau aduan dari buruh. 

Walaupun demikian, pada praktiknya ada pengusaha yang dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi ketentuan upah minimum. Contohnya seperti dalam artikel Pembayar Upah Rendah Dihukum Penjara, majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur, menghukum seorang pengusaha mebel satu tahun penjara. Pengusaha tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perburuhan dengan membayar rendah upah buruhnya dan menghalang-halangi buruhnya untuk berserikat. Selain penjara, si pengusaha juga dihukum denda sebesar Rp250 juta. 

Menutup penjelasan kami, upaya hukum pidana adalah merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), jadi sebaiknya baru ditempuh apabila upaya-upaya lain (sebagaimana dijelaskan di atas) telah ditempuh namun Anda tetap dirugikan dan tidak ada perubahan (dalam hal ini upah tidak disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c85f88b626af/langkah-hukum-jika-upah-di-bawah-standar-minimum

 

Perbedaan Memperpanjang dan Memperbaharui dalam PKWT 

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu


Sebelumnya, kami asumsikan maksud “diperpanjang” dan “diperbaharui” dalam pertanyaan Anda ini adalah menyangkut perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”). 

PKWT yang dibuat antara Pengusaha dan Pekerja didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[5][1] PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[6][2]
 

Memperpanjang dan Memperbaharui PKWT

Objek PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[7][3]

a.   pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.   pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.   pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.   pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
      tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Oleh karena PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, maka secara spesifik-pun UU Ketenagakerjaan mengatur tentang lamanya hubungan kerja yang dapat di PKWT. Berikut kami kutip Pasal 59 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU Ketenagakerjaan: 

(3)  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4)  Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5)  Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6)  Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan syarat Pengusaha memberitahukan kepada pekerja secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir. Di sini dapat kita lihat, perpanjangan yang dimaksud adalah perpanjangan jangka waktu PKWT yang telah ada sebelum berakhir

Sedangkan PKWT diperbaharui setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama. Pembaharuan ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Di sini dapat kita lihat, jangka waktu PKWT itu sudah berakhir dan melebihi masa tenggang waktu 30 hari. 

Jadi, perbedaan yang terlihat adalah dalam perpanjangan PKWT, PKWT itu diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir. Sedangkan dalam pembaharuan PKWT, PKWT itu diperbaharui sesudah jangka waktunya berakhir 30 hari. 

PKWT lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaanPerjanjianKerjaWaktuTertentu (“Kepmenaker 100/2004”). 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (5) Kepmenaker 100/2004, pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan bagi PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun. 

Dari hal di atas terdapat perbedaan nyata dari Perpanjangan PKWT dan Pembaharuan PKWT yakni : 

*) Lihat pada gambar disampaing
 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 

Dasar hukum:
1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

LAINNYA

KEMBALI KEATAS